Permasalahan Penting BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan yang telah berlangsung selama setahun, masih ditemukan berbagai permasalahan. Dari audit yang dilakukan oleh pemerintah menemukan beberapa permasalahan penting yang mewarnai program kesehatan tersebut. Salah satu penyimpangan mendasar yang ditemukan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan tersebut adalah praktik curang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Ada masyarakat yang memanfaatkan Program BPJS Kesehatan hanya untuk menyembuhkan penyakit mereka saja, setelah itu tidak bayar iuran lagi. Masalah lain pelaksanaan BPJS Kesehatan yang lain adalah adanya salah klaim dari pihak rumah sakit. Beberapa kasus klaim yang diajukan pihak rumah sakit lebih tinggi dari yang seharusnya.

Akmal Taher selaku Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan mengatakan, "Tahun pertama pelaksanaan BPJS masih sosialisasi, dan tahun 2015 akan dipertegas dan menyiapkan pengawasannya dan akan ditindak sesuai hukum bagi yang melanggar ketentuan.

Fahmi Idris selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan juga mengakui masih ada banyak permasalahan yang mewarnai program BPJS Kesehatan selama Tahun 2014 sehingga, ke depan, BPJS Kesehatan akan memperbaiki pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Pelaksanaan Program Kesehatan tersebut terus diperbaiki, karena Peserta BPJS Kesehatan, mitra BPJS Kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan dokter terus bertambah.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu pada tahun ini akan bertambah sampai dengan 2,2 juta. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar 800 miliar rupiah dengan premi Rp 19.225 per orang per bulan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengakui, bahwa pelayanan BPJS Kesehatan, khusus untuk masyarakat miskin penerima bantuan iuran ditanggung APBN, belum memuaskan. Buruknya pelayanan ini bisa dilihat dari sikap rumah sakit yang masih mencari alasan untuk tidak melayani warga miskin peserta penerima bantuan iuran tersebut.

Alasan rumah sakit tidak melayani warga miskin bermacam- macam, dan umumnya beralasan karena kamar pasien sudah penuh. Padahal ketika dicek banyak kamar kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan pemerintah, BPJS beserta masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap mitra BPJS Kesehatan tersebut.

Ringkasan:

• Permasalahan pelaksanaan BPJS Kesehatan ditemukan pada peserta dan mitra BPJS,
• Ada kelompok masyarakat yang memanfaatkan BPJS kesehatan hanya untuk pengobatan penyakit dan tidak melanjutkan iuran,
• Ada Rumah Sakit yang menolak pelayanan peserta penetima bantuan BPJS dengan alasan kamar penuh.